Saya cukup mengikuti konflik yang melanda PKB.
Beberapa hari lalu, puluhan pendukung Gus Dur ‘merebut’ kantor DPC PKB Jombang versi Muhaimin Iskandar. Sambil membakar berkas pencalegan, massa pun meneriakkan yel-yel anti Cak Imin.
Ini tentu bagian dari dualisme kepemimpinan yang terus melanda PKB. Tidak hanya di pusat. Di daerah, rebutan pucuk pimpinan antara massa pro Gus Dur dan Cak Imin juga mengeliat.
Konflik yang berawal dari pemecatan Cak Imin akhirnya menciptakan dua ‘matahari’ di PKB. PKB versi Cak Imin akhirnya melenggang dalam pemilu 2009, tidak dengan PKB versi Gus Dur.
Saya ingin mengurai dari awal. Ada beberapa asumsi pemecatan Muhaimin oleh Gus Dur. Pertama, posisi Gus Dur mulai terancam menjelang 2009 karena Cak Imin mulai merapat ke kubu SBY. Bila ini benar, bisa dipastikan pada pilpres mendatang, PKB akan berkoalisi dengan demokrat untuk mengusung SBY jadi Capres.
Kedua, Cak Imin berniat maju sebagai cawapres 2009. Pada titik inilah Gus Dur terganggu. Jelas polarisasi politik akan terjadi di internal PKB: menggusung Gus Dur sebagai Capres atau menggusung Cak Imin sebagai Cawapres.
Namun, pada 26 Maret 2008, rapat pleno akhirnya memutuskan untuk meminta Cak Imin mengundurkan diri. Ada dua alasan yang digunakan. Pertama, dokumen lembaga al-Khairaat Habib Syagaf al-Jufrie yang berisi adanya indikasi konspirasi penggulingan terhadap Gus Dur selaku Dewan Syuro PKB. Kedua, pengangkatan Lukman Edy sebagai Menteri Daerah Tertinggal yang tidak dimusyawarahkan di internal PKB.
Tak terima dipecat. Cak Imin mengajukan gugatan ke Pengadilan Jakarta Selatan. Dan dikabulkan. Kasasi Gus Dur pun ditolak MA. MA juga menolak legalitas MLB Parung dan MLB Ancol. Hasil putusan MA mengembalikan DPP PKB hasil Muktamar Semarang. Cak Imin sebagai Ketum dan Lukman Edy sebagai Sekjend.
Saya rasa, konflik internal PKB disebabkan oleh perebutan kepentingan politik 2009 dan perebutan pengaruh/dukungan di internal PKB.
Ciputat, 22 Agustus 2008
