Sufisme dalam Politik Turki
Beberapa minggu lalu, kontroversi penggunaaan turban (jilbab) di Turki berakhir. Mahkamah Konstitusi, akhirnya menolak gugatan kubu sekuler terkait reformasi konstitusi yang diajukan AKP (Adalet Kalkinma Partisi, Partai Keadilan dan Pembangunan). Kini, larangan penggunaan turban di Turki pun dicabut.
Saya hendak melihat fenomena di atas dengan tingkat dukungan/persepsi masyarakat terhadap sekularisme dan aspirasi keagamaan (untuk tidak menyebut islamisme). Hasil survei Turkish Economic and Social Studies Foundation (TESEV), terhadap 1.500 responden pada 23 Provinsi, 2006 lalu, menunjukkan sekitar 74% responden mengidentifikasi dirinya sebagai Muslim. Pada saat yang sama juga mengindentifikasi dirinya sebagai sekuler (75%).
Bagi saya, data ini menarik. Mungkinkah, identifikasi diri sebagai pendukung sekularisme berjalin kelindan dengan dukungan terhadap aspirasi keagamaan. Itu mungkin: bagi Turki. Herannya, meskipun mendukung partai berbasis Islam, mayoritas publik Turki pun mendukung sekularisme sebagai dasar negara. Dan, reaktif, bila ada ancaman terhadap sekularisme Turki.
***
Berbeda dengan model sekularisme di banyak negara Barat. Model sekularisme Turki (kemalisme) lebih banyak mengadopsi sekularisme model Prancis. Sekularisme Turki tidak secara kaku memisahkan antara agama dan negara. Namun, mengontrol agama melalui institusi-institusi negara.
Di Turki, monitoring kegiatan keagamaan dilakukan melalui <i>Diyanet Isleri Baskanligi<p> (Direktorat Hubungan Agama) yang berasalkan dari Sunni. Dalam tugasnya, <i>diyanet<p> melaporkan tugasnya ke Perdana Menteri – tidak ke Kementrian Hubungan Agama. Tak heran bila <i>diyanet<p> mendapat anggaran terbersar dari kementrian negara lainnya.
<i>Diyanet<p> mempunyai dua tugas pokok. Diantaranya, pertama, mengkoordinir kegiatan di 77 ribu masjid dan mengembangkan pendidikan Islam. <i>Diyanet<p> juga bertugas melakukan supervisi terhadap para mufti yang berjumlah 81 orang di setiap provinsi dan di 900 kabupaten/kota. Semua mufti/imam diangkat menjadi pegawai negeri sipil yang berlatar-belakang pendidikan <i>Imam-Hatip dan di 20 Fakultas Teologi.
Menariknya, pada setiap bulannya, para mufti, khatib, dan imam melakukan pertemuan bulanan di provinsi untuk mendiskusikan materi/jadwal khutbah. Meskipun, para khatib dan mufti tersebut dapat mempersiapkan materi khutbah sendiri.
Bila ditarik garis sejarahnya, secara kultural, sufisme telah berkembang sejak Ottoman. Dulu, sufisme melembagakan diri melalui <i>Majlis al-Mesheikh<p> (Dewan Ulama) dan berakhir setelah Ottoman ambruk.
Saya menyadari, meski sekularisme begitu kuat mengontrol agama. Namun, gerakan sufisme berkembang pesat di Turki. Sufisme seolah menjadi counter atas sekularisme dan menjadi basis pendulang suara/pendukung partai-partai berbasis Islam. Sufisme, juga mempunyai jaringan ekonomi dan sosial yang memadai. Sebut saja, dua gerakan sufi yang berpengaruh di Turki seperti Naqsabandiah dan Kadiri.
Pada level elit politik, sufisme justru mewarnai latar-belakarang tradisi keagamaan sejumlah elit politik Turki. Mantan Perdana Menteri Turgut Ozal misalnya, diasosiasikan sebagai pengikut Iskanderpasa Naqsabandiah. Selain Ozal, mantan perdana menteri Necmettin Erbakan, Perdana Menteri Recep Tayyip Erdogan dan Presiden Abdullah Gul pun dilekatkan sebagai pengikut Naqsabandiah.
Sejauh manakah signifikansi/pengaruh sufisme dalam konfigurasi politik Turki? Saya meyakini hingga kini sufisme masih menjadi instrumen pendulang suara yang kuat. Dalam sejarah politik Turki misalnya, pengaruh sufisme/tarikat tampak jelas dalam figur mantan perdana menteri Adnan Menderes. Tak heran, bila dalam pemilu 1950, Adnan Menderes berhasil mengulingkan dominasi kubu sekuler (CHP) lewat dukungan sufisme melalui DP (Partai Demokrat).
Dalam tradisi politik Islam, pembentukan Milli Nizam Partisi (MNP) (National Order Party) dan Milli Selamet Partisi (MSP) (National Salvation Party) oleh Necmettin Erbakan mendapat dukungan kuat dari tokoh Tarikat Naqsabandiah Khalidi, Sheikh Mehmet Zahid Kotku. Sebagai catatan, tarikat Naqsabandiah Khalidi berpusat di masjid Iskanderpasa di Istanbul, Turki.
Pada dekade 1980-an, pengikut tarikat Naqsabandiah, bergabung dengan <i>Motherland Party<p> pimpinan Turgut Ozal. Kini, AKP (the ruling party), menjadi afiliasi politik tarikat Naqsabandiah.
Asumsi saya, kuatnya dukungan terhadap partai berbasis Islam (AKP) secara tradisional hendak menegaskan bahwa gerakan sufisme menjadi pendulang suara yang cukup signifikan bagi. (bersambung)
Ciputat, 4 September 2008
